Tingkatkan Akurasi dan Kecepatan Proses Bisnis melalui Aturan Baru Barang Kiriman

Di publish pada 23-10-2023 03:55:35

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terbitkan aturan terbaru barang kiriman yaitu PMK Nomor 96 Tahun 2023 sebagai bagian dari transformasi layanan Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan.

Perkembangan teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian barang tidak hanya yang tersedia di dalam negeri, tetapi juga barang yang berasal dari luar negeri melalui akses platform e-commerce yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Tren belanja online tersebut berdampak pada peningkatan volume kegiatan impor barang kiriman melalui penyelenggara pos dan perusahaan jasa titipan. Merespon fenomena ini, pemerintah berupaya meningkatkan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Bentuk upaya nyata yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 96 tahun 2023, sebagai bagian dari transformasi layanan Kementerian Keuangan dalam memberikan perbaikan layanan di bidang kepabeanan.

Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam PMK terbaru ini ?

• Mandatory kemitraan antara Bea Cukai dan PPMSE (Penyampaian data e-catalogue dan e-invoice)
• PPMSE diperlakukan sebagai importi atas barang kiriman hasil perdagangan PPMSE tersebut
• Penambahan jenis komoditas yang dikenakan tarif most favoured nation (MFN)

    (Kosmetik, Sepeda, Produk besi dan baja, Jam tangan)

• Pemberlakuan consignment note (CN ) sebagai pemberitahuan pabean
• Perbedaan perlakuan atas barang kiriman hasil transaksi perdagangan dan non-perdagangan
• Pengaturan ekspor barang kiriman

Peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.

Perubahan peraturan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi UMKM dan industri dalam negeri. Yuk kita dukung bersama kebijakan ini!