Stabilitas Ekonomi Jawa Barat Terjaga Melalui Kebijakan Fiskal yang Responsif dan Adaptif

Kinerja Fiskal di Jawa Barat sampai dengan 31 Mei 2025 mencatatkan total pendapatan APBN 
sebesar Rp56,16 triliun (34,63% dari target), sedangkan belanja negara regional Jawa Barat sebesar 
Rp44,37 triliun (37,59% pagu). Sehingga menghasilkan surplus regional sebesar Rp11,79 triliun. 
Secara akumulatif, Pendapatan Negara tumbuh sebesar 2,87% (yoy). Realisasi penerimaan 
perpajakan tumbuh sebesar 2,50% (yoy). Pertumbuhan terutama dikontribusi oleh pertumbuhan pada 
penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak lainnya. PBB terkontraksi sebesar 34,14% sebagai dampak 
perubahan kebijakan pencatatan penerimaan pajak atas kewajiban pajak perusahaan-perusahaan 
besar di daerah yang mulai dicatat sebagai penerimaan kantor pajak besar (LTO, Large Tax Office) di 
Jakarta. Bea Masuk terkontraksi 40,90% dipengaruhi oleh tidak adanya importasi PT Bulog, importasi 
PT ADM dan PT TAM (otomotif) mendapat fasilitas FTA, serta penurunan BM dari PLB PT Inchcape (d/h 
PT Mercedes Benz) karena penurunan penjualan secara nasional. Realisasi PNBP mengalami 
pertumbuhan sebesar 9,59% (yoy) dengan rincian PNBP lainnya 15,15% dan Pendapatan PNBP BLU 
3,91%. 
Belanja K/L sampai dengan 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp13,05 triliun atau 31,93% dari 
pagu. Kinerja belanja K/L ini lebih lambat dibanding tahun lalu. Perlambatan terjadi pada Belanja 
Barang dan Belanja Modal masing-masing sebesar 56,40% dan 62,76%. TKD telah terealisasi sebesar 
Rp31,33 triliun atau 40,58% dari pagu 2025, tumbuh sebesar  4,92% (yoy) terutama pada Dana Bagi 
Hasil, Insentif Fiskal, dan Dana Desa. 
Dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat, Pemerintah menyalurkan  
kredit UMi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi untuk periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak 
Rp349,09 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 72.310 debitur.  Sementara realisasi penyaluran 
KUR periode 1 Januari s.d. 31 Mei 2025 sebanyak Rp11,55 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 
217.870 debitur.  
APBN akan terus dikelola secara hati-hati namun ekspansif sebagai instrumen countercyclical 
guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah 
ketidakpastian global. Belanja negara dioptimalkan peranannya dalam menjaga daya beli masyarakat 
dan mendukung program prioritas Pemerintah.